Memerdekakan Pikiran dan Ruang Hidup


Kategory : Categories featured, Rasa dan Bebas Pikir
Posted on

Demokrasipun sebenarnya akan mati perlahan-lahan, manakala ruang hidup dan pikiran kita sudah dijajah. Konsep alternatif haruslah cara berpikir tentang kemerdekaan, kebebasan dan solidaritas di dalam gerakan sosial. Jangan kita biarkan sifat manusiawi umat manusia digusur oleh pasar.

Catatan: Terima kasih sahabat  Semsar Siahaan, yang memaksa saya menulis tentang penjajahan pikiran. Tulisan ini adalah atas permintaanya untuk disajikan dalam diskusi yang diadakannya di Jakarta. Saat itu ia menggelar pameran lukisan The Northern Lights setelah sekian tahun menghilang. Temanya adalah hak azasi manusia dikaitkan dengan globalisasi. Itulah pertama kali saya menggunakan istilah penjajahan atas pikiran, dan memutuskan saya ingin menjadi orang yang bebas berpikir. Jasadmu telah tiada, tapi semangat dan karyamu tetap hidup.

GLOBALISASI KEKUASAAN KORPORASI, PEREBUTAN RUANG HIDUP dan HAK AZASI MANUSIA

Jika anda bisa menjajah pikiran, hal-hal lain bukan lagi merupakan masalah pelik. Dalam situasi itu, masyarakat bahkan tidak akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, apalagi memberikan jawaban (Susan George, aktivis sosial Eropa)1

Cara berpikir adalah salah satu hak azasi manusia (HAM). Tetapi  bagaimana jika pikiran kita dijajah hingga pada titik kita tidak menyadarinya? Itulah inti pernyataan Susan George di atas. Pernyataan di atas bisa digambarkan dengan kasus berikut ini.

Beberapa tahun lalu, jurnal ilmiah melaporkan setengah dari pasien anak-anak pada sebuah rumah sakit di Zambia didiagnosis menderita ”Fanta Baby”. Penyakit ini diakibatkan oleh kekurangan gizi, karena anak-anak diberi minuman ringan sebagai ganti makanan bergizi. Akibatnya pemerintah Zambia melarang produsen minuman mengiklankan minumannya karena dianggap mempunyai dampak negatif pada rakyat. Di Rio de Janeiro, studi Departemen Pangan pada 1991 menunjukkan bahwa anak-anak berusia 6-14 tahun mengkonsumsi sangat banyak minuman ringan. Pemeriksaan atas anak-anak itu menunjukkan mereka kekurangan vitamin, dan anak-anak yang paling miskin juga menderita kekurangan protein.

Pada 1974, seorang pendeta Meksiko melaporkan penduduk desa di negara itu berkeyakinan bahwa mereka harus minum minuman bersoda paling tidak sekali sehari. Hal itu menyebabkan menyebabkan konsumsi buah dan sayur berkurang. Beberapa rumah tangga bahkan menjual panenannya hanya agar bisa membeli minuman ringan2.

Lain lagi kisah krim pemutih. Bila anda punya waktu untuk menonton televisi dan menyimak iklannya, maka akan tampil citra seolah-olah sebagian masalah sosial bangsa ini akan selesai dengan krim pemutih. Bayangkan, krim pemutih dapat membuat para perempuan percaya diri dalam pekerjaan dan menghadapi calon mertua, mendapatkan pacar dengan mudah, atau mempertahankan suami bila sudah menikah. Simak saja iklan-iklannya. Dan memang banyak orang membeli krim pemutih dengan pemikiran bahwa kulit putih berarti cantik“.3

Sama seperti minuman ringan, korban krim pemutih sudah banyak. Misalnya Ibu Ifa (40 tahun) yang setelah memakai krim pemutih wajahnya bagai terbakar sehingga harus mendapatkan perawatan dokter (Pikiran rakyat online 7 Juni 2003). Korban lain mungkin belum terdata.

Apa kaitan kedua kasus di atas dengan hak azasi manusia (HAM)? Sekilas kasus di atas adalah masalah pasar, ekonomi dan hak konsumen. Tetapi kasus di atas mengandung dimensi HAM dalam kerangka globalisasi korporasi dan hak mendapatkan informasi yang seimbang, seperti yang akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini. Tulisan ini berupaya mengulas kaitan antara globalisasi kekuasaan korporasi dengan perebutan ruang hidup dalam kerangka HAM.

Konsep HAM dan Perkembangan Globalisasi

Konsep HAM yang sudah dikenal berasal dari Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia dari PBB yang diadopsi pemerintah berbagai negara pada 1948. Sebenarnya ada empat dokumen, dalam rangkaian International Bill of Human Rights yang memberikan gambaran mengenai konsep HAM. Keempatnya adalah: Deklarasi HAM yang disebutkan di atas, International Covenant on Civil and Politicial Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan Right to Development.

Negara, melalui pemerintahan, dan PBB pada tingkat internasional mendefinisikan HAM berdasarkan keempat dokumen tersebut. Pada intinya, konsep HAM universal menentukan serangkaian hak dasar bagi kehidupan manusia, seperti hak atas kesehatan, pelayanan sosial, kebebasan politik dan sipil, serta hak kultural. Keempat dokumen merupakan hukum publik internasional yang berlaku bagi negara dan institusi internasional. Karena itu negaralah, melalui pemerintah yang harus menjamin HAM pada tingkat nasional, dan institusi internasional seperti PBB yang menjamin hak tersebut pada tingkat global.

Pada tahun-tahun awal setelah deklarasi HAM hingga 1980an, debat mengenai HAM difokuskan pada hak sipil dan politik, terutama di negara-negara maju. Padahal pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan kultural sama parahnya dengan pelanggaran hak sipil dan politik. Karena itu pada 2001, laporan Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights menegaskan kembali keterpaduan, saling ketergantungan, dan keterkaitan antara hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan cultural sebagai kerangka HAM universal4. Hal ini berarti bahwa akses pada sumberdaya, pelayanan kesehatan, air bersih, pendidikan, ketahanan pangan, dan hak mendapatkan informasi juga merupakan bagian dari HAM. Dengan kata lain mendapatkan jaminan keamanan atas ruang hidup5 adalah HAM. Ruang hidup bukanlah semata-mata ruang fisik, tetapi juga kebebasan menganut kepercayaan, gaya hidup dan pikiran tertentu serta hak untuk “tidak dimanipulasi”.

Isu penciutan ruang hidup, terutama untuk kaum miskin, mulai marak seiring dengan globalisasi ekonomi dan pasar yang didorong oleh kepentingan perusahaan-perusahaan besar (korporasi) atau lazim disebut multinational corporations (MNC). Globalisasi sering dilihat hanya sebagai isu ekonomi saja, dengan doktrin liberalisasi pasar. Namun, dalam ideologi dasar maupun prakteknya, globalisasi adalah juga fenomena politik, dimana prosesnya terjadi dalam konteks meningkatnya ketegangan sosial dan diskoordinasi politik, seperti yang dilaporkan oleh Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights (2001). Dengan demikian, menurut laporan tersebut, globalisasi akan mempunyai dampak pada hak sipil dan politik, termasuk hak untuk hidup, selain dampak pada hak ekonomi, sosial dan kultural.

Pada era 1980an, bila ada perdebatan mengenai pelanggaran HAM, maka lebih sering menyangkut hak sipil dan politik, dan biasanya dilakukan oleh negara. PBB yang memantau apakah negara sudah menjalankan tugasnya dalam melindungi dan mempromosikan HAM di dalam negeri maupun dalam hubungan antar negara. Pada abad ke 21, dalam era globalisasi ekonomi, masalah HAM menjadi lebih kompleks. Hampir tidak ada aspek dari kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh dampak globalisasi.

Sementara masalah hak sipil dan politik belum tuntas ditegakkan, kini muncul potensi pelanggaran hak-hak lain akibat globalisasi. Misalnya, globalisasi paten atas obat menyulitkan akses rakyat miskin terhadap obat-obatan esensial, yang artinya melanggar hak masyarakat atas kesehatan. Demikian pula tuntutan privatisasi

Salah satu isu penting adalah kenyataan bahwa peran negara menciut; kekuasaan lebih besar kini berada di tangan MNC dan tiga institusi internasional yang besar yaitu IMF (Dana Moneter Internasional), Bank Dunia dan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia). IMF dan Bank Dunia sering memberlakukan persyaratan mengenai deregulasi dan privatisasi, sementara liberalisasi pasar adalah domain WTO. Sebenarnya, globalisasi ekonomi mendapatkan “rumah” di dalam WTO. Misalnya, peraturan mengenai hak paten atas obat-obatan dengan konsekuensi pada kesehatan publik berada di bawah WTO.

Menurut laporan Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights (2001), ketiga institusi di atas seharusnya memathui hukum publik internasional, terlepas dari mandat masing-masing lembaga itu. Seharusnya pula hukum internasional yang melindungi hak azasi manusia diletakkan lebih tinggi daripada hukum di bidang perdagangan dan keuangan dan statuta ketiga organisasi di atas. Tetapi dalam siding Sub-Komisi tersebut dengan tegas wakil dari IMF mengatakan bahwa lembaga ini tidak terikat oleh perjanjian apapun yang dibuat di bawah PBB dan bahwa mereka tidak punya mandat untuk mempromosikan HAM.

Dengan sikap lepas tangan seperti ini, maka kekuatan MNC menjadi tidak terbandingi. Bahkan dalam banyak hal MNC punya kekuasaan atas ketiga institusi tersebut, serta PBB dan bahkan pemerintahan banyak negara. Kekuatan korporasi dengan leluasi melanggar hukum nasional, merusak lingkungan dan melanggar HAM. Hal ini dimungkinkan tidak hanya karena kekuatan ekonomi mereka, tetapi juga bahwa kerangka hukum dari tatanan ekonomi dunia memungkinkan hal tersebut dilakukan.

Pengaruh ekonomi dan kekuatan MNC serta lembaga internasional seperti IMF berarti bahwa negara-negara berkembang akan mulai kehilangan kedaulatannya sendiri. Persyaratan IMF/Bank Dunia dan peraturan WTO sudah sering dibahas dan diperdebatkan. Agenda IMF di Indonesia misalnya sudah sering disoroti. Namun, ada kekuatan yang lebih besar yaitu korporasi raksasa. Agenda mereka yang akan mendominasi arah ekonomi, sosial, politik dan bahkan kultur di masa depan. Sepak terjang mereka yang tidak mengenal peraturan dan sulit dimintakan pertanggungjawaban, padahal agenda mereka berpengaruh pada penciutan ruang hidup, dan pada akhirnya menyulitkan penegakan HAM.

Konsolidasi Kekuatan Korporasi

Bangkitnya kekuasaan korporasi global ditunjukkan oleh data-data yang dihimpun oleh Institute for Policy Studies (IPS) di AS6. Misalnya dari 100 ekonomi terbesar di dunia, 51 adalah korporasi, 49 merupakan negara. Pada 1998, Mitsubishi adalah institusi ekonomi yang lebih besar daripada Indonesia, General Motors lebih besar daripada Denmark.

Penjualan 200 korporasi terbesar tumbuh lebih besar daripada kegiatan ekonomi global secara keseluruhan. Penjualan tersebut naik dari setara dengan 25% dari GDP (gross domestic product) dunia pada 1983 menjadi 27,5% dari GDP dunia. Penjualan ini lebih besar daripada ekonomi semua negara di dunia minus 10 ekonomi terbesar. Lebih jauh lagi, penjualan tersebut 18 kali lebih besar daripada gabungan pendapatan tahunan 1,2 milyar orang miskin (24% dari penduduk dunia) di seluruh dunia.

Dominasi atas pasar ini lebih serius manakala kita melihat data mengenai koporasi di bidang Life Sciences (ilmu kehidupan), yaitu mereka yang bergerak dalam bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak7, seperti berikut ini:

    • Sepuluh perusahaan teratas di bidang farmasi menguasai 53% pangsa obat-obatan dari 118 perusahaan terkemuka di dunia

    • Sepuluh perusahaan teratas di bidang bioteknologi menguasai pangsa 54% pasar global senilai US$42 milyar

    • Sepuluh perusahaan teratas di bidang obat-obatan ternak menguasai 62% dari pasar dunia senilai US$13 milyar

    • Sepuluh perusahaan teratas di bidang benih menguasai sepertiga dari pasar benih senilai US$23 milyar

    • Sepuluh perusahaan teratas di bidang pestisida menguasai 80% dari pasar global senilai US$28 milyar

    • Sepuluh perusahaan teratas di bidang retail makanan menguasai 57% dari total penjualan 30 perusahaan retail makanan terkemuka di dunia

    • Sepuluh perusahaan teratas di bidang pengolahan makanan dan minuman menguasi 37% dari pendapatan yang diperoleh 100 perusahaan terkemuka.

Bangkitnya kekuasaan dan konsolidasi segelintir MNC dimungkinkan oleh penguasaan atas teknologi, informasi dan birokrasi global (IMF, Bank Dunia dan WTO seperti yang dinyatakan di atas). Mereka inilah yang mendorong proses globalisasi ekonomi, yang sering disebut sebagai neoliberalisme. Mereka nampak nun jauh di sana, tetapi mempunyai implikasi pada kehidupan sehari-hari kita seperti yang dicontohkan kasus krim pemutih dan minuman ringan. Masyarakat tidak membutuhkan keduanya, tetapi dicitrakan sebagai membutuhkannya, melalui penguasaan informasi (iklan) dan birokrasi (ijin pemerintah).

Selain itu, korporasi dicitrakan sebagai wahana pembangunan ekonomi dan alih terknologi serta membuat dunia semakin dekat. Mereka dicitrakan menciptakan desa global. Tetapi sebenarnya 200 MNC teratas di dunia sedang menciptakan apartheid ekonomi global. Misalnya, perusahaan telekomunikasi sering dicitrakan membuat dunia semakin dekat. Tetapi delapan perusahaan telekomunikasi teratas dunia menikmati penjualan US$290 juta, sementara 90,1% dari semua orang di dunia hidup tanpa menikmati jaringan telepon8. Contoh-contoh lain disebutkan pada bagian “Perebutan Ruang Hidup”.

Selain apartheid ekonomi di tingkat global, dominasi korporasi akan menguasai kehidupan masing-masing individu melalui penjajahan ruang hidup seperti yang telah disebutkan dan melalui penjajahan pikiran. Alat bagi kedua hal tersebut adalah monopoli atas teknologi/gabungan teknologi baru yang nyaris tanpa peraturan pengamanan. Teknologi tersebut9 adalah:

  • Nanoteknologi untuk menguasai materi melalui manipulasi atom

  • Bioteknologi untuk menguasai kehidupan melalui manipulasi gen

  • Teknologi informasi untuk menguasai pengetahuan melalui Bit

  • Cognitive neuroscience untuk menguasi benak/pikiran melalui manipulasi neuron

  • Memetic engineering (untuk mengendalikan kebudayaan melalui manipulasi Meme atau gagasan. Meme adalah unsur mendasar dari kebudayaan yang analog dengan gen dalam organisme hidup10

Semua teknologi di atas memerlukan investasi amat besar. Selintas nampaknya memang hanya MNC yang mampu melakukan investasi itu. Tetapi dalam kenyataan pemerintahan negara maju seperti AS juga memberikan subsidi yang amat besar untuk penelitian dasar.

Maka, lengkaplah alat-alat bagi MNC untuk menguasai kehidupan. Mereka mempunyai modal, peraturan global yang menguntungkan mereka dan teknologi. Berikutnya kita bahas bagaimana situasi global yang timpang ini berkaitan dengan pelanggaran HAM.

Penjajahan Ruang Hidup

Globalisasi ekonomi mempunyai beberapa ciri, yaitu11:

  • Promosi pertumbuhan tinggi (hypergrowth) dan eksploitasi sumber daya alam serta lingkungan untuk mendorong pertumbuhan itu

  • Privatisasi pelayanan publik

  • Homogenisasi (penyeragaman) budaya dan ekonomi global serta promosi konsumerisme

  • Integrasi dan konversi ekonomi nasional, dari swasembada menjadi berlandaskan pasar

  • Deregulasi korporat dan perpindahan modal antar batas tanpa restriksi

  • Konsentrasi korporasi menjadi segelintir perusahaan besar saja

  • Penghapusan program kesehatan publik, sosial dan lingkungan karena dianggap sebagai biaya

  • Penggantian kekuasaan negara demokrasi dan masyarakat lokal oleh birokrasi korporasi global.

Jadi, korporasi diikat dengan hukum yang longgar atau bahkan tidak diikat hukum sama sekali (deregulasi) kecuali hukum pasar, diberi akses pada pasar manapun (liberalisasi) dan diberi wewenang mengatur hajat hidup orang banyak (privatiasi pelayanan publik). Negara, yang seharusnya bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menghadapi persaingan dengan raksasa korporasi justru perannya dikebiri.

Memang banyak negara (terutama negara berkembang) selama ini belum berhasil memberikan ruang hidup secara adil kepada warga negaranya. Tetapi warga negara dapat menuntut haknya kepada pemerintahan yang sah. Sementara rakyat tidak bisa menuntut korporasi untuk memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan.

Di sisi lain, dicitrakan bahwa globalisasi ekonomi akan membawa kemakmuran; namun memang diakui bahwa kemakmuran ini tidak merata. Persoalannya adalah bahwa kemakmuran itu sendiri semu dan ketidak adilan yang terjadi bisa diatasi dengan mudah, namun tidak ada kemauan untuk melakukannya. Uraian berikut ini menggambarkan situasi tersebut.

Pertama mari kita lihat benarkah bangkitnya korporasi memperluas lapangan pekerjaan? Antara 1983 dan 1999m laba 200 perusahaan teratas tumbuh 362,4%, tapi jumlah orang yang mereka pekerjakan tumbuh hanya 14,4%. Pada 2000, penjualan 200 perusahaan teratas setara dengan 27,5% dari kegiatan ekonomi dunia, tapi mereka hanya mempekerjakan 0,78% dari tenaga kerja dunia. Pada 2002, angka ini meningkat tipis hanya menjadi 0,9% dari angkatan kerja dunia. Total penjualan 500 perusahaan teratas dunia pada 2002 setara dengan 43% dari GDP dunia, tetapi hanya mempekerjakan 1,6% tenaga kerja di dunia.

Kedua, dicitrakan bahwa kemakmuran korporasi pada akhirnya akan menetes ke bawah (trickle down effect, teori usang yang sebenarnya terbukti tidak valid, namun masih didengungkan). Tetapi mari kita lihat bagaimana kemakmuran korporasi tidak memperbaiki potensi kesejahteraan rakyat banyak, bahkan mengancam ruang hidupnya.

Hampir 4,8 milyar penduduk di dunia hidup di negara dengan produk nasional bruto per kapita kurang dari US$1000 per tahun; hanya segelintir orang yang punya akses pada kredit dari bank transnasional. Padahal 31 bank di dalam 200 korporasi teratas mempunyai aset gabungan sebesar US$10,4 trilyun dan penjualan lebih dari US$8 milyar pada 1998. Padahal perbankan global sudah dideregulasi dan perbankan nasional di banyak negara sudah diliberalisasikan (termasuk mungkin Indonesia).

Isu perdagangan air lebih mengkhawatirkan. Tiga perusahaan air terbesar dunia memperoleh pendapatan US$160 milyar pada 2001 dan diperkirakan tumbuh 10% per tahun. Sementara itu, 1,1 milyar orang di dunia tidak mendapatkan akses pada air bersih; angka ini diperkirakan melonjak menjadi 3 milyar pada 2025. Setiap 8 detik seorang anak meninggal karena air yang kotor atau tidak dapat air. Tetapi privatisasi air tetap menjadi agenda korporasi dan melalui liberalisasi jasa, hal ini diperkuat di dalam WTO.

Pemaksaan privatisasi air juga terjadi di Indonesia. Sejak 1997 Bank Dunia mensponsori privatisasi air melalui swastanisasi Perusahaan air minum milik negara (pusat dan daerah). Tujuannya adalah mengefisienkan dan memperbaiki pelayanan air bersih kepada masyarakat. Hasilnya, bisa dikatakan tidak terlihat. Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Air yang baru disahkan juga mengandung agenda privatisasi yang disponsori Bank Dunia melalui persyaratan pinjaman12. Air sudah dinyatakan sebagai hak azasi manusia oleh PBB karena itu tidak ada korporasi yang punya hak untuk memupuk laba dengan memanfaatkan kebutuhan dasar orang banyak.

Masih berkaitan dengan air dan kesehatan, ada ketimpangan lain yang perlu dijadikan catatan. Pada 2002 pembiayaan militer seluruh dunia mencapai US$ 700 milyar dan biaya iklan mencapai US$ 1 trilyun. Padahal hanya diperlukan US$ 40 milyar per tahun untuk menyediakan akses air bersih dan kesehatan bagi SEMUA orang di dunia.

Aspek ketiga adalah citra bahwa globalisasi korporasi menimbulkan persaingan sehat dalam kerangka pasar bebas. Tetapi sepertiga dari perdagangan dunia terdiri dari transaksi in antara berbagai unit di dalam korporasi yang sama. Apabila General motors berdagang dengan dirinya sendiri, apakah itu namanya pasar bebas?

Liberalisasi ekonomi juga sering dikaitkan dengan kebebasan dan demokrasi, baik di bidang ekonomi maupun politik. Tetapi banyak MNC yang menangguk keuntungan justru dari rejim diktator. Di Nigeria, misalnya, Coca-Cola sering mensponsori acara yang diadakan oleh diktator Jenderal Abacha yang digunakan sebagai propaganda untuk melegitimasi rejim militer. Nigeria adalah pasar terbesar Coca-Cola di Afrika dan perusahaan tentunya tidak ingin kehilangan laba dari pasar ini. Di Indonesia pada era Orde Baru banyak korporasi multinasional maupun nasional diuntungkan oleh kelemahan hukum dan kolusi dengan pemerintahan yang korup. Salah satu contoh adalah Freeport di Papua yang jelas melanggar hak masyarakat setempat dan mencemari lingkungan sebagai ruang hidup masyarakat.

Dengan demikian, ideologi sebenarnya dari korporasi adalah pasar, bukan pemenuhan lapangan pekerjaan, atau pemerataan manfaat atau persaingan yang adil. Tapi melalui iklan mereka mencitrakan diri sebagai agen yang mendorong kesejahteraan masyarakat, padahal sebaliknya mereka menjajah ruang hidup masyarakat, salah satu hak paling azasi dari manusia. Penjajahan ini dilakukan dengan memberikan label “industri” pada banyak hal yang menyangkut kehidupan. Misalnya pelayanan kesehatan berubah menjadi industri kesehatan, penyediaan pangan menjadi industri pertanian atau agrobisnis, pendidikan menjadi industri pendidikan, ilmu hayat menjadi industri ilmu kehidupan, dsb.

Penjajahan Pikiran

Salah satu pelanggaran hak azasi yang paling serius tapi tidak disadari oleh banyak orang adalah pengambil alihan cara kita berpikir sebagai manusia, melalui pencitraan iklan dan berita media yang tidak seimbang. Mari kita telaah dua kasus di atas mengenai iklan minuman ringan dan krim pemutih.

Sebagai orang biasa, mungkin kita bertanya, lho kan orang bebas membuat iklan, kita semua kan punya pilihan? Mengapa memilih sesuatu yang belum tentu bermanfaat, bahkan justru bisa membahayakan? Tetapi ada pertanyaan yang lebih mendasar: pernahkah kita bahkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Jika anda adalah orang miskin maka anda bahkan tidak punya waktu untuk bertanya. Anda hanya akan melihat citra yang ditayangkan setiap saat, setiap hari, setiap bulan, di setiap tempat.

Minuman ringan produk perusahaan multinasional, misalnya, dijual dengan harga yang nyaris dapat dijangkau kaum miskin. Produk ini juga mencitrakan simbol gaya hidup penuh kesuksesan. Cary Fowler, seorang ekonomi PBB mengatakan “ kaum miskin di negara dunia ketiga melihat, melalui iklan, bahwa minuman ringan setara dengan citra keluarga kelas menengah kulit putih yang bahagia dan sejahtera. Mereka juga ingin yang terbaik untuk anak-anak mereka karena itu mereka memberikan minuman ringan kepada anak-anak itu. Akibatnya bayi mendapatkan Fanta dan bukan air susu ibu13.

Demikian pula citra yang ditimbulkan oleh krim pemutih: seorang perempuan yang percaya diri dalam pekerjaan, berhasil dalam hubungan dengan para lelaki dan juga baik hati, semua karena krim pemutih! Bahkan para perempuan terdidik di kota termakan iklan itu. Pada awalnya, saya berpikir bahwa iklan pemutih ini bersifat rasis karena melecehkan nilai intrinsik seseorang yang berkulit gelap. Tetapi ternyata perusahaan krim pemutih juga memproduksi krim untuk membuat kulit gelap dan di jual di negara-negara yang penduduknya berkulit terang dengan pesan sama tapi berlawanan “kulit berwarna itu cantik”. Artinya, konsumen didorong untuk berpikir bahwa “jadi diri sendiri” tidaklah baik, menjadi orang lain lebih baik.

Tentu saja bisa dikatakan adalah hak produsen untuk memberikan citra demikian kepada konsumen. Bukankah konsumen punya hak memilih. Namun pemikiran tersebut dilandasi asumsi bahwa “pasar tidak pernah salah” dan bahwa semua orang punya nalar, pendidikan dan kebebasan memilih. Asumsinya pengetahuan konsumen dan produsen sama, pengetahuan konsumen di seluruh dunia dari seluruh lapisan ekonomi sama, dan hak serta kewajian konsumen sama dengan produsen. Tentu saja, tidak demikian halnya. Para ibu miskin di Afrika, yang adalah juga konsumen, tidak bisa membaca kandungan minuman ringan, kalaupun bisa membaca tidak paham bahaya. Karena itu citra yang mereka lihat, mereka anggap benar. Tetapi akibatnya adalah hak anak-anak mereka atas kesehatan tidak terpenuhi.

Ada paradigma tertentu yang dibentuk dalam benak kita dan mungkin inilah cikal bakal memetic engineering yang disebutkan di atas. Paradigma tersebut adalah penyeragaman cara berpikir guna memudahkan perusahaan menghasilkan produk yang seragam untuk pasar yang seragam. Hal yang paling jelas adalah bagaimana selera makan anak-anak Indonesia dibentuk melalui citra bahwa McDonald, KFC dan sejenisnya adalah “trendy, enak, modern, murah, bersih dan sehat”.

Celakanya, penyeragaman cara berpikir juga dilakukan melalui sistem pendidikan, sistem politik dan ekonomi serta media. Bahkan di dalam sistem negara yang disebut “demokrasi”, pikiran dan opini kita sebenarnya, tanpa disadari, dikendalikan melalui propaganda media massa14 (yang juga dikuasai korporasi) dan sistem-sistem pendidikan serta pemerintahan. Mari kita lihat cara kebanyakan orang mencitrakan demokrasi. India, AS dan Indonesia dinyatakan sebagai tiga negara demokrasi terbesar di dunia, alasannya? Karena ada pemilihan umum yang dinyatakan bebas. Padahal, ruang hidup dan cara berpikir rakyat di ketiga negara ini (ya juga di AS!!) masih terjajah. Kebutuhan minimum dasar bagi sebagian besar rakyat di India dan Indonesia belum terpenuhi. Lalu apakah dapat dikatakan sebagai negara demokrasi? Seperti yang dikatakan Chomsky, “Walaupun AS disebut sebagai negara demokrasi, sebagian besar rakyatnya tidak dapat berpartisipasi secara berarti dalam proses pembuatan keputusan di dalam negerinya sendiri”.

Jika masyarakat terdidik seperti di AS masih tidak sadar bahwa negara mereka bukanlah demokrasi yang sebenarnya, bagaimana pula dengan sebagian besar rakyat di dunia ketiga?

Another World is Possible

Masalah pelanggaran hak sipil dan politik, yang terutama dilakukan negara, belum dapat diselesaikan. Padahal ada pelanggaran hak azasi lain yang sama seriusnya tapi sering tidak kita sadari atau pahami, yaitu penjajahan ruang hidup dan cara berpikir – dua hal yang paling azasi.

Saat ini ada pertikaian antara masyarakat yang menginginkan ruang hidup sekedar hanya untuk bisa hidup dengan korporasi yang menginginkan sumber daya untuk dijadikan laba bagi segelintir orang/perusahaan di dunia. Demikian pula, monokulturisme dalam cara berpikir dipaksakan demi kepentingan pasar. Selain itu, dominasi korporasi dan lembaga internasional tengah menggusur peran negara dalam melindungai hak azasi. Seperti yang dikatakan oleh Mary Robinson, mantan Presiden Irlandia dan mantan High Commissioner for Human Rights, 27 November 2003:

Ketika kerangka HAM dibentuk pada akhir PD II, kewajiban melindungi hak dan kesejahteraan warga negara diletakkan di pundak pemerintah nasional. Saat ini, kekuasaan (dalam banyak bidang) sudah pindah dari ruang publik ke ruang privat (swasta), dari pemerintah nasional ke perusahaan multinasional dan lembaga internasional. Keadaan ini menimbulkan kesenjangan dalam tanggung gugat (akuntabilitas) di bdiang perlindungan HAM dan kekosongan dalam transparansi serta partisipasi masyarakat luas di dalam pembuatan keputusan-keputusan vital. Di negara-negara berkembang, terutama, rakyat melihat bahwa pemerintahan nasional tidak mau atau tidak mampu mempertahankankan kondisi politik dan ekonomi nasional, yang semakin hari semakin dipengaruhi oleh kebijakan dari negara-negara kaya, pelaku non-negara yang kuat, dan peraturan serta institusi internasional. Tantangan utama kita di masa depan (seharusnya sudah sejak masa kini – penulis) adalah menangani situasi seperti ini”

Tantangan itu bisa kita jawab bersama dalam gerakan sosial yang berakar di tingkat lokal dan nasional, tetapi memperhatikan wawasan neoliberalisme di tingkat global dan peran MNC. Kita perlu memahami bahwa pemerintahan otoriter bisa ditumbangkan oleh warga negara, tetapi juga bahwa pemerintahan yang sah dan demokratispun bisa dinegasikan oleh kekuasaan MNC. Seperti yang dikatakan oleh Chomsky, kesadaran paling hakiki yang perlu kita bangkitkan adalah bahwa korporasi menjalankan kebijakan di banyak negara, menjalan dunia, mempengaruhi partai politik dan media massa. Menurutnya hal paling penting adalah melatih pikiran kita agar kita tidak ditipu. Maka langkah pertama adalah mempraktekkan cara berpikir kritis dan bertanya pertanyaan kritis.

Pemikiran alternatif dan kritis akan dapat menggalang kekuatan bila dilakukan bersama secara kolektif. Yang tidak dipunyai oleh korporasi adalah sifat manusiawi, solidaritas, dan tindakan tanpa kekerasan serta rasa humor. Itulah alat utama kita dalam menghadapi dominasi korporasi dan pemikiran monolitik. Gerakan tersebut tertuang dalam World Social Forum, kumpulan gerakan sosial setahun sekali yang menyerukan slogan “Another World is Possible” (Dunia yang lain dimungkinkan).

Memang WSF kelihatannya hanya tempat berkumpul dan menyerukan slogan. Tetapi pada tingkat dasar, gerakan sosial ini mencerminkan perjuangan untuk meruntuhkan monokulturisme dan menjadi tantangan bagi paham neoliberalisme. Tindakan nyata memang harus dilakukan di tingkat lokal. Caranya adalah dengan menghidupkan pluralisme dalam cara kita berpikir, dalam sistem pendidikan dan dalam sistem politik, ekonomi serta media kita sendiri di dalam negeri.

Bukan tantangan ringan memang. Untuk itu, sebagai gerakan sosial, kita perlu terus menerus mengingat bahwa demokrasipun sebenarnya akan mati perlahan-lahan, manakala ruang hidup dan pikiran kita sudah dijajah. Konsep alternatif haruslah cara berpikir tentang kemerdekaan, kebebasan dan solidaritas di dalam gerakan sosial. Jangan kita biarkan sifat manusiawi umat manusia digusur oleh pasar.

 

1 Dikutip dari Raj Patel, 2001. Knowledge, Power and Banking. Third World Economics Issue 263, 16-31 August 2001. TWN, Penang.

2 www.frot.co.nz

3 Citra ini sedemikian kuat hingga para perempuan di Narobi dan negara-negara Afrika, misalnya merasa rendah diri dengan kenyataan bahwa mereka berkulit gelap (minggu pagi online 18 April 2002). Dalam beberapa pelatihan yang dipandu penulis, terungkap banyak mahasiswi yang juga menggunakan krim pemutih. Sebagian mengaku “korban” iklan, sebagian lagi hanya ikut-ikutan tanpa benar-benar mengetahui dampak dari kosmetik ini pada kulit dan rasa identitasi diri mereka.

4 Bagian ini dianalisis berdasarkan informasi dari Third World Resurgence Issue no. 263. 16-31 August, 2001 dan Alternatives to Economic Globalization (A Better World is Possible). A report of the International Forum on Globalization, 2002. Berrett-Koehler Publishers, Inc. San Francisco.

5 Terima kasih kepada Hendro Sangkoyo yang memperkenalkan istilah dan konsep ruang hidup, sebagai ganti jargon lain yang sudah tercemar oleh pasar, seperti misalnya akses pada sumberdaya.

6 Anderson, S. & Cavanagh, J., 1998 dan 2000. The Rise of Global Corporate Power. IPS, Washington DC.

7 Dikutip dari laporan Jean Ziegler, Special Rapporteur on the Right to Food pada komisi PBB untuk Economic, Social and Cultural Rights, 9 Feb 2004, dan Oligopoly, Inc. Concentration in Corporate Power: 2003. ETC group Communique, Issue 82, November/December 2003

8 Pertanyaan yang mengusik adalah persoalan telekomunikasi di Indonesia. Sering dinyatakan bahwa privatisasi atau liberalisasi pasar telekomunikasi akan membuat biaya sambungan dan pulsa telpon lebih murah. Tetapi apakah perusahaan swasta mau melakukan kegiatan sosial dengan memberikan sambungan telpon kepada desa-desa terpencil di Papua, yang mungkin tidak bisa membayar penuh?

9 The Strategy for Converging Technologies: The Little BANG Theory. ETC Communique, Issue 78, March/April, 2003.

10 Memetic engineering adalah rekayasa kebudayaan. MEnurut para proponen, ilmuwan dapat mencari dan memanipulasi meme di dalam kultur manusia persis seperti memanipulasi gen. Hal ini diawali dengan membuat database kultur yang akan digunakan untuk forecasting dan pengelolaan kultural.

11 Alternatives to Economi Globalization (A Better World is Possible). A report of the International Forum on Globalization, 2002. Berrett-Koehler Publishers, Inc. San Francisco.

12 Ada beberapa peraturan/kebijakan di Indonesia yang disusun sebagai persyaratan dari pinjaman, terutama pada dan setelah masa krisis ekonomi (1997 hingga kini), di antaranya adalah liberalisasi pasar beras, jagung dan kedelai, peraturan liberalisasi investasi, perubahan undang-undang di bidang kehutanan dan pertambangan, dsb.

13 www.frot.co.nz. Di Indonesia pernah ada iklan minuman ringan yang menggambarkan betapa seorang ibu nampak hebat sekali di mata anak-anaknya karena ketika di siang terik mereka pulang, sang ibu menyediakan minuman ringan dingin.

14 Tulisan menarik mengenai bagaimana media dijadikan alat untuk menjajah pikiran dapat dilihat pada David Cogswell, 1996. Chomsky for Beginners. Writers and Readers Publishing Inc. New York, London.

2 thoughts on “Memerdekakan Pikiran dan Ruang Hidup”

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *